Kediri (25/11) – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Kediri mengadakan Pembinaan Administrasi dan Pelatihan Education Management Information System (EMIS) bagi para operator Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Kegiatan ini dipusatkan di Gedung DMC Pondok Pesantren Wali Barokah dan diikuti oleh 170 lembaga MDT se-Kota Kediri. Fokus utama pelatihan adalah penguatan kemampuan operator dalam menjaga akurasi data sebagai dasar kebijakan pendidikan.
Validasi Data EMIS Jadi Prioritas
Kepala Kantor Kemenag Kota Kediri, A. Zamroni, menegaskan bahwa validasi data EMIS memegang peran krusial dalam penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan insentif pendidik dari Pemerintah Kota Kediri.
“Jumlah siswa dan guru menentukan besaran bantuan yang diberikan. Karena anggarannya dari daerah, maka pertanggungjawabannya harus jelas dan datanya wajib valid melalui EMIS,” tegas Zamroni.
Ia menjelaskan bahwa MDT, sebagai lembaga nonformal yang memperkuat pendidikan agama di sekolah umum, memiliki posisi strategis dalam pembangunan karakter. Ke depan, ia berharap MDT juga memperoleh dukungan berupa anggaran operasional per siswa dari Pemerintah Pusat.
Zamroni turut menyoroti tantangan klasik yang sering muncul, yaitu pergantian operator di pesantren. Kondisi ini kerap membuat pembaruan data tidak berjalan optimal. Melalui pelatihan ini, Kemenag berupaya mengatasi hambatan tersebut sekaligus membantu madrasah yang perlu pendaftaran ulang akibat tidak aktif (“mati suri”).
Pelatihan ini juga digelar sebagai langkah awal menyambut kebijakan nasional terkait pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren (Ditjen Pesantren) oleh Kementerian Agama.
FKDT Apresiasi Pelatihan dan Dukung Ditjen Pesantren
Sekretaris Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Kediri, Fakhrur Rozi, mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia juga menyambut positif rencana pembentukan Ditjen Pesantren yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Santri Nasional 2025.
“Ditjen Pesantren menjadi payung besar penguatan tata kelola, kelembagaan, dan pengembangan ekosistem pesantren secara nasional. Ini kebijakan strategis yang kami sambut baik,” jelasnya.
Menurutnya, EMIS merupakan database resmi Kementerian Agama, berisi data lembaga, tenaga pendidik, santri—termasuk NIK—hingga sarana prasarana. Karena itu, operator harus aktif memperbarui data agar validitasnya terjaga.
Ponpes Wali Barokah Jaga Konsistensi Pembaruan Data
Sekretaris Ponpes Wali Barokah, Daud Soleh, selaku tuan rumah, menyampaikan bahwa pihaknya terus menjaga konsistensi dalam pembaruan data. Ponpes Wali Barokah menaungi empat unit pendidikan: TPQ, MDT, PKPPS, dan Pontren Induk.
“Operator kami rutin berkoordinasi dua sampai tiga bulan sekali untuk memastikan akurasi data EMIS. Ini bagian dari upaya menjaga hak lembaga dan pendidik agar tersalurkan dengan baik,” ungkapnya.
