Jakarta (8/4). Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Prof. Dr. Akmal Malik, M.Si., memberikan pembekalan dalam Musyawarah Nasional (Munas) X Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Jakarta, pada Selasa malam (7/4). Dalam paparannya, Akmal Malik menekankan pentingnya transformasi model dakwah yang tidak hanya berfokus pada lisan, tetapi juga Dakwah Bil Hal melalui kolaborasi ketahanan pangan dan perlindungan sosial bagi para pendakwah.
Akmal Malik berbagi pengalaman suksesnya saat bertugas di daerah, mulai dari program penanaman mangrove hingga inisiatif “kemandirian pangan” di lingkungan sekolah. Ia mendorong LDII sebagai salah satu ormas besar untuk mengambil peran aktif dalam menghadapi krisis pangan global.
“Saya ingin mengajak keluarga besar LDII untuk melaksanakan dakwah melalui aksi nyata. Kita harus mampu mewujudkan kemandirian, seperti mengajak anak-anak sekolah dan warga untuk menanam,” ujar Akmal Malik.
Selain isu lingkungan dan pangan, Akmal juga menyoroti pentingnya jaminan kesejahteraan bagi para guru agama dan pendakwah. “Pendakwah perlu mendapatkan perlindungan agar mereka tenang dalam bertugas. Saya mengajak ormas untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah guna memastikan dakwah ini berjalan beriringan dengan kesejahteraan pelakunya,” imbuhnya.
Menanggapi arahan tersebut, Sekretaris Pondok Pesantren (Ponpes) Wali Barokah, Daud Soleh, menyatakan bahwa konsep dakwah berbasis kemandirian pangan dan lingkungan tersebut telah menjadi nafas perjuangan pesantren melalui program Eco Pesantren.
“Apa yang disampaikan Bapak Dirjen sangat relevan dengan apa yang telah kami rintis di Ponpes Wali Barokah. Melalui program Eco Pesantren, kami mengedukasi ribuan santri bahwa mencintai lingkungan adalah bagian dari iman. Kami telah menerapkan sistem pengolahan sampah mandiri berbasis zero waste, di mana sampah diolah habis di lingkungan pondok melalui pemilahan organik dan anorganik yang terintegrasi. Upaya ini membuahkan apresiasi nyata berupa Penghargaan Eco Pesantren dari Gubernur Jawa Timur,” ungkapnya.
Daud menambahkan bahwa keberhasilan pengolahan sampah ini tidak hanya berdampak pada kebersihan, tetapi juga ekonomi sirkular, di mana pupuk organik hasil olahan sampah digunakan kembali untuk mendukung kemandirian pangan pesantren sesuai arahan Kemendagri.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua LDII Kota Kediri, H. Agung Riyanto, menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengimplementasikan model dakwah produktif tersebut secara lebih luas di wilayah Kediri. “Konsep dakwah yang menyentuh aspek ekonomi dan lingkungan adalah kunci keberlanjutan organisasi. Kami berkomitmen memperluas program penanaman pohon dan kemandirian pangan di lingkungan warga, sehingga kehadiran LDII memberikan manfaat nyata bagi ketahanan ekonomi daerah,” ujarnya.
Senada dengan pimpinan lainnya, Sekretaris LDII Kota Kediri, Asyhari Eko Prayitno, juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah terkait kesejahteraan dai. “Apa yang disampaikan Dirjen Polpum mengenai jaminan sosial bagi pendakwah adalah terobosan penting. Kami di Kediri akan terus mengupayakan koordinasi agar para pejuang dakwah di tingkat akar rumput mendapatkan perlindungan sosial yang layak,” tegasnya.
Di akhir sesi, Prof. Akmal Malik mengajak LDII dan pondok pesantren untuk terus menjadi pelopor ormas dan Lembaga Pendidikan yang inovatif, termasuk dalam mendukung program strategis nasional melalui penyediaan bahan pangan mandiri hasil budidaya ormas. Ia juga membuka pintu bagi para pengurus LDII untuk berkunjung dan bertukar pikiran mengenai pengembangan ekonomi berbasis lingkungan demi kemajuan Indonesia.
