Jakarta (10/4). Pondok Pesantren Wali Barokah menyambut positif pembekalan Musyawarah Nasional (Munas) X LDII yang menghadirkan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dr. H. Dahnil Anzar Simanjuntak, S.E., M.E. pada Kamis malam (9/4). Dalam kesempatan tersebut, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari pengelolaan haji hingga pentingnya budaya kebersihan sebagai karakter bangsa.
Dalam pemaparannya, Dahnil menekankan bahwa tantangan penyelenggaraan haji semakin kompleks, terutama akibat dinamika global seperti kenaikan biaya avtur dan kondisi geopolitik Timur Tengah. Meski demikian, pemerintah berkomitmen agar kenaikan biaya tidak membebani jamaah.
Ia membuka secara transparan kondisi keuangan haji Indonesia yang saat ini mencapai Rp 180 triliun, namun dihadapkan pada tantangan antrean yang mencapai puluhan tahun. Ia melemparkan wacana diskusi terkait berbagai strategi memotong masa tunggu, mulai dari lobi penambahan kuota di Arab Saudi hingga efisiensi pengelolaan dana.
“Presiden Prabowo berkomitmen agar kenaikan biaya global tidak membebani jamaah. Kami sedang mengkaji wacana-wacana solutif agar antrean haji tidak lagi menyentuh angka 40-an tahun, namun tetap menjaga kesehatan keuangan haji agar tidak ambruk di masa depan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan panjangnya antrean haji di Indonesia yang saat ini bisa mencapai puluhan tahun. “Pemerintah tengah mengkaji berbagai skema untuk memperpendek antrean, termasuk opsi reformasi sistem pengelolaan keuangan haji,” ujarnya.
Tak hanya itu, Dahnil juga mengangkat pentingnya budaya bersih dan tertib sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa. “Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing,” tegasnya.
Wakil Ketua Ponpes Wali Barokah, H. Agung Riyanto menyampaikan apresiasinya terhadap materi pembekalan yang dinilai sangat relevan.
“Apa yang disampaikan oleh Wakil Menteri Haji memberikan wawasan baru bagi kami, khususnya terkait tantangan pengelolaan haji ke depan. Ini menjadi bahan penting bagi pesantren dalam ikut memberikan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang melibatkan ormas Islam dalam mendiskusikan solusi jangka panjang masalah haji.
“Kami di Ponpes Wali Barokah sangat mengapresiasi transparansi yang disampaikan Bapak Wamen Haji. Masalah antrean haji adalah keresahan kolektif umat. Kami memandang bahwa pesantren memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman kepada warga dan jamaah mengenai kondisi riil di lapangan. Kami mendukung upaya pemerintah dalam menyelamatkan dana haji agar tetap berkelanjutan, sehingga generasi muda santri kita di masa depan masih memiliki kepastian untuk berangkat ke Tanah Suci dengan tata kelola yang lebih adil dan profesional,” ungkapnya.
Sementara itu Sekretaris Ponpes Wali Barokah, Daud Soleh menilai bahwa gagasan reformasi sistem haji perlu dikaji secara matang dengan melibatkan berbagai pihak.
“Kami melihat wacana-wacana yang disampaikan masih memerlukan pendalaman, terutama agar kebijakan yang diambil nantinya benar-benar berpihak pada umat. Ponpes siap mendukung dan memberikan masukan konstruktif,” katanya.
Ia menyoroti pentingnya kedisiplinan dan budaya bersih yang menjadi ciri khas warga pesantren dan Lembaga Pendidikan di lingkungan LDII sebagai modal sosial dalam penyelenggaraan haji yang tertib.
“Pak Wamen tadi menyebutkan pentingnya tradisi bersih dan disiplin mengantre sebagai agenda nasional. Di Ponpes Wali Barokah, nilai-nilai kedisiplinan dan kebersihan sudah menjadi karakter harian santri. Kami siap menyinergikan budaya pesantren ini untuk mendukung kualitas pelayanan haji Indonesia. Terkait wacana solusi antrean, kami akan ikut mengawal diskusi ini agar melahirkan kebijakan yang maslahat bagi seluruh calon jamaah, terutama dalam membentengi umat dari ketidakpastian informasi,” tegasnya.
Ponpes Wali Barokah berharap hasil Munas X LDII dapat melahirkan keputusan strategis yang tidak hanya memperkuat dakwah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi penyelesaian persoalan umat, khususnya dalam hal pelayanan haji dan pembangunan karakter bangsa.
Melalui Munas X ini, Ponpes Wali Barokah berkomitmen untuk terus menjadi wadah komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Pesantren menyadari bahwa dua visi utama Kementerian Haji saat ini, yakni menyelamatkan keuangan haji dan memastikan pelayanan yang lebih bagus, memerlukan dukungan penuh dari lembaga pendidikan Islam agar program-program tersebut dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat luas.
Sinergi ini diharapkan mampu membawa haji Indonesia menuju masa depan yang lebih pasti, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan umat.
